Landasan Koperasi Menurut Uu No 25 Tahun 1992

Landasan Koperasi Menurut Uu No 25 Tahun 1992. Doktrin atau prinsip fiduciary duty ini dapat kita jumpai dalam Undangundang No1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Menurut Pasal l79 ayat (1) UUPT pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi Lebih jelasnya pasal 82 UUPT menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili.

Berdasarkan pasal 66 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum (business entities) dan memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Keputusan Menteri Tenaga.

Tentang Syariah OJK

Menurut UU No 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

Misalnya penghapusan seluruh area kebijakan otonomi daerah di bawah UU No 18 Tahun 1965 oleh pemerintah orde Baru karena dianggap bermuatan ideologis komunis dan secara politis counter productive bagi strategi penciptaan stabilitas politik b Terminasi organisasi yaitu tertuju pada penghapusan seluruh organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau.

Pengertian Koperasi Perpustakaan UT

Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara disusun untuk memenuhi kebutuhan para pelaksana pada Badan Pemeriksa Keuangan agar dapat memahami berbagai istilah pengertian dan ungkapanungkapan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara atau komunikasi kedinasan sehingga dalam pengungkapannya.